IHRAM.CO.ID, YOGYAKARTA -- Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan menekan kenakalan dan kejahatan jalanan (klitih) ini.
"Mestinya klitih itu ditangani, mungkin memang kondisi real itu berbeda ya. Anak-anak mungkin pendidikan atau pun pengawasannya, juga kondisinya dulu sama sekarang itu berbeda," kata Sultan di Yogyakarta, Rabu (29/12).
Pemda DIY sendiri, kata Sultan, pernah memiliki lembaga konsultasi yang mengurus terkait kenakalan anak. Lembaga ini memberikan konsultasi dan pemahaman kepada keluarga, terutama pelaku yang masih di bawah umur dalam rangka mencegah terjadinya klitih.
"Semua harus kita kumpulkan, kita beri pemahaman untuk dialog. Memang tidak mudah, kalau seperti ini ada satu keluarga (misalnya), nanti (kalau) 10 orang (anak) itu berarti kan 10 kepala keluarga (yang harus dikumpulkan)," ujar Sultan.
Masalahnya, konsultasi terkait kenakalan anak ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mahalnya biaya konsultasi juga menjadi perhatian dan membuat upaya-upaya penanganan klitih kurang maksimal.
"Tapi memerlukan biaya yang pada waktu itu mereka minta Rp 3-4 juta untuk menangani satu keluarga. Bagi saya itu masih terlalu mahal, perlu cari yang lain yang lebih memungkikan," jelas Sultan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
