REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), hari ini bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Semarang, Jawa Tengah.
Pertemuan di rumah dinas Gubernur Jawa Tengah, Puri Gedeh ini membahas agenda bersama dalam menangani persoalan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.
Menurut gubernur, setidaknya ada tiga agenda yang disiapkan bersama Komnas HAM dalam rangka penyelesaian problem yang masih terjadi di Desa Wadas.
"Hari ini saya bertemu dengan anggota Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara guna membahas persoalan di Wadas," ungkapnya usai pertemuan, Jumat (11/2).
Dari pertemuan ini, jelas Ganjar ada tiga agenda pokok guna menangani persoalan di Desa Wadas, yang meliputi evaluasi teknis, evaluasi pendekatan dan pemulihan kondisi warga.
Menurutnya, evaluasi teknis mesti segera dilakukan guna menyelesaikan persoalan yang masih ada. Termasuk cara pendekatan agar tidak terjadi kekerasan.
"Yang ketiga, tentu soal bagaimana kita menyiapkan kondisi masyarakat agar dapat kembali guyub, rukun dan tidak saling bergesekan di Wadas,” ungkapnya.
Evaluasi teknis yang dilakukan, lanjutnya, antara lain terkait isu lingkungan, isu penambangan dan melibatkan BBWS dan BPN sebagai institusi yang mengerjakan.
Kedua, cara-cara yang cenderung mengedepankan kekerasan dan represif tidak boleh lagi terjadi di Desa Wadas dan itu juga sudah disepakati oleh Polda Jawa Tengah.
Sedangkan yang ketiga, memperbaiki kondisi psikologis warga di Wadas agar kembali guyub rukun, setelah informasi terjadinya perundungan di tengah- tengah warga yang pro dan kontra.
“Udah deh hentikan semua itu, InsyaAllah kita akan masuk, saya senang tadi ada informasi KPAI juga mau diajak masuk. Pun demikian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak," jelasnya.
Untuk itu, Ganjar dalam waktu dekat juga akan kembali mengunjungi Desa Wadas guna berdialog dan membangun komunikasi yang lebih komperehensif dengan warga di sana.
“Kita akan coba ngobrol dengan warga, sehingga mereka betul- betul nyaman bisa berkomunikasi, dan saling membuka diri dalam rangka menyelesaikan permasalahn yang ada, ” tegasnya.
Gubernur juga berterimakasih kepada Komnas HAM yang terus memberikan banyak masukan serta koreksi kepadanya, termasuk juga salah satu tokoh NU, Imam Aziz.
“Tentu saya senang karena ada mas Beka dari Komnas yang selalu memberikan masukan koreksi, terus mas Imam sebagai representasi masyarakat juga bersedia menjadi pendamping," tambahnya.
Prinsipnya, lanjut Ganjar, adalah menyiapkan sebaik- baiknya informasi yang akan disampaikan dengan gampang dan gamblang, agar mudah dipahami oleh warga Wadas.
“Tadi --pesannya-- informasi yang disampaikan harus gamblang dan gampang dicerna oleh masyarakat, sehingga tidak terjadi multi interpretasi dalam menangani persoalan di Desa Wadas," lanjutnya.
Anggota Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengapresiasi gubernur Jawa Tengah yang sudah berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan yang masih terjadi di Wadas dengan baik.
Komnas HAM, kata Beka, terus mengawasi dan siap memfasilitasi dialog seera antara Pemprov Jawa Tenga dengan warga Wadas.
“Pak gubernur komit untuk menjalankan itu semua dan komnas ham nanti juga akan terus mengawasi bagaimana pelaksanaan komitmen dari pak gubernur,” kata Beka.
Selain itu, Beka juga mengapresiasi respon cepat Kapolda Jawa Tenga, Irjen Pol Ahmad Luthfi yang telah bersedia menarik pasukan yang ada di wilayah Desa Wadas.
“Kami tadi juga sampaikan dengan situasi atau relasi sosial yang merenggang ini harus ada upaya luar biasa supaya mereka jadi rekat kembali, persaudaraan dan kemanusiaannya terus terbangun,” jelas Beka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
