Rabu 15 Jun 2022 21:10 WIB

Yogyakarta Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Standardisasi Layanan

Terdapat 4500 UMKM yang telah masuk ke ruang digital dan menjalankan digitalisasi.

Foto: Wihdan Hidayat / Republika

Yogyakarta Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Standardisasi Layanan (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerahnya untuk bisa naik kelas dan memiliki target pasar yang lebih luas lewat penerapan standardisasi layanan.

Menurut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku BuwonoX, standardisasi layanan juga efektif untuk menarik dan menggaet minat para wisatawan baik lokal dan mancanegara untuk semakin menggeliatkan ekonomi kreatif di Yogyakarta.

Baca Juga

"UMKM itu harus bisa naik kelas. Kami melakukan standardisasi layanan dimulai dengan pembiayaan para UMKM asal Yogyakarta untuk berjualan di bandara internasional. Lalu kami juga memindahkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Malioboro itu ke Teras 1 dan Teras 2 dan mendorong digitalisasi disitu," kata Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sesi wawancara bersama wartawan di Sleman City Hall, Rabu (15/6/2022).

Adapun selain relokasi yang lebih rapi, digitalisasi dari segi pembayaran dan penjualan sudah diterapkan dan diajarkan kepada para pelaku UMKM di Yogyakarta.

Menurut Sri Sultan Hamengku Buwono X, dengan semakin tinggi standar pelayanan serta produk yang ditawarkan oleh para pelaku UMKM maka potensi wisatawan untuk tertarik dan berkunjung ke Yogyakarta pun semakin tinggi dan bisa meningkatkan perekonomian daerah. "Coba kalau Malioboro masih dipertahankan dengan kondisi seperti dulu (PKL berada di sepanjang trotoar), ya sudah tidak cocok lagi dengan kondisi saat ini. Makanya kami (Pemerintah) keras pada orang-orang yang tidak konsisten seperti itu, kalau nakal mereka tidak boleh buka lahan di Malioboro selama sebulan. Dengan harapan dia tidak akan mengulang dan itu jadi kepastian bagi para turis (bahwa kondisi wisata sudah lebih nyaman)," katanya.

Saat ini, di Yogyakarta berdasarkan data program pembinaan digitalisasi UMKM SiBakul Jogja terdapat 4500 UMKM yang telah masuk ke ruang digital dan menjalankan digitalisasi.

Sri Sultan HB X menyakini jumlah total UMKM di Yogyakarta pun sebenarnya melebihi jumlah yang telah mengikuti pembinaan digitalisasi dan tentunya yang belum terjangkau oleh digitalisasi perlu dibina lebih jauh agar perekonomian kreatif di daerahnya bisa semakin tumbuh secara optimal.

Selain upaya dari pemerintah, kolaborasi dengan pihak swasta dan pengembang teknologi mengadakan pelatihan meningkatkan kapasitas para pelaku UMKM menjadi cara lain untuk menaikkan kelas UMKM di Yogyakarta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika