REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Guna mencegah penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang lebih luas di Jawa Tengah, vaksinasi terhadap hewan ternak berisiko harus segera dilakukan. Bahkan, bila perlu jatah vaksin PMK yang sudah diterima oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Jateng bisa dihabiskan secepatnya.
Hal ini ditegaskan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, menanggapi pelaksanaan vaksinasi PMK pada hewan ternak yang memiliki risiko terhadap penularan PMK di Jateng, Senin (27/6/2022).
Menurut gubernur, Jateng sudah mendapatkan alokasi vaksin PMK yang sebagian telah disuntikkan untuk mengawali vaksinasi PMK di beberapa daerah, pada pekan kemarin.
Pun demikian tambahan vaksin sebanyak 75 ribu dosis yang sudah diterima dan telah didistribusikan oleh Disnakkeswan Jateng ke kabupaten/kota agar segera disuntikkan.
"Saya terus kontak ke Sekjen Kementan, lalu dikasih 75 ribu vaksin. Kita mintakan pekan ini disuntikkan semuanya, harus selesai," tegas gubernur.
Vaksin PMK tersebut akan diberikan kepada semua hewan yang berisiko terkena PMK. Untuk itu kepada para penyuluh, peternak, dan masyarakat untuk mendata hewan-hewan yang akan menjadi sasaran vaksinasi.
Semua sapi, kerbau, kambing, atau semua hewan ternak kuku belah harus segera divaksinasi PMK, karena Jateng ingin membereskan PMK pada hewan ternak dengan cepat.
"Maka kita minta kepada para penyuluh kesehatan hewan, peternak, masyarakat, dan kawan-kawan di desa untuk mendata sekaligus juga menata kembali populasi hewan ternak di wilayahnya," tegas Ganjar.
Gubernur juga menyampaikan, jumlah 75 ribu dosis vaksin PMK yang saat ini diterima memang masih kurang, karena kebutuhan Jateng mencapai dua juta dosis.
Meski begitu, gubernur ingin yang vaksin yang saat ini sudah ada dapat dimaksimalkan terlebih dahulu. Khusus untuk hewan ternak yang sakit diobati. "Trennya yang diobati sembuh, hanya butuh edukasi yang lebih," tegasnya.
Sedangkan mengenai aktivitas perdagangan hewan ternak di Jateng, diakuinya memang tidak mudah. Maka pengendalian antar daerah dan antarkabupaten harus dioptimalkan.
Untuk itu ia juga meminta agar daerah perbatasan minta membuat pos-pos agar bisa mengawal semuanya. Sapi-sapi atau ternak-ternak yang bisa terkena PMK minimal dicatat.
Di lain pihak gubernur juga mengimbau kepada para pedagang hewan ternak untuk tidak main kucing- kucingan. Tiap hewan ternak yang dijual harus dilaporkan agar pengawasannya bisa dilakukan bersama sekaligus antisipasi sejak dini mengenai PMK.
"Kita juga minta tolong betul kepada para pedagang sapi untuk melaporkan perkembangan wilayahnya. Baik beli dan dijual di mana saja harus tercatat, karena itu akan sangat membantu," tegas gubernur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
