REPUBLIKA.CO.ID,SALATIGA -- Aksi unjuk rasa menolak kebijakan kenaikan harga BBM juga bergulir di Kota Salatiga, Jawa Tengah.
Gabungan organisasi mahasiswa di daerah ini mengekspresikan penolakan ini dengan aksi ramai- ramai mendorong sepeda motor.
Puluhan mahasiswa melakukannya dari halaman Masjid Darul Amal dan mengitari lapangan alun- alun Pancasila, Kota Salatiga, Senin (12/9).
Aksi ini diikuti oleh elemen mahasiswa seperti HMI, GMNI, IMM dan KAMMI Kota Salatiga, yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Salatiga (AMS).
“Aksi mendorong sepeda motor ini merupakan simbol rakyat tak mampu membeli BBM,” ungkap koordinator aksi, Ramdhan Dwi Raharjo.
Tak hanya melakukan aksi dorong sepeda motor, berbagai elemen mahasiswa --secara bergantian—juga menggelar mimbar bebas dan menyampaikan orasi penolakan.
Mereka juga mengusung berbagai spanduk bertuliskan penolakan terhadap kebijakan Pemerintah yang berlaku efektif pada 3 September 2022 lalu.
Menurut Ramdhan, Aliansi Mahasiswa Salatiga membawa empat tuntutan yang telah disepakati sebagai aspirasi mahasiswa kepada wakil rakyat Kota Salatiga.
Ke-empat tuntutan tersebut meliputi, aliansi mahasiswa Salatiga menolak kenaikan harga BBM dan mendesak pemerintah melakukan efisiensi anggaran.
Elemen mahasiswa ini juga mendesak agar pemerintahan Presiden Joko Widodo memberantas mafia migas.
Mereka juga mendesak pemerintah untuk menghentikan proyek nasional yang tidak bermanfaat untuk rakyat.
“Dalam tuntutan ini, kami juga mendesak seluruh wakil rakyat Kota Salatiga untuk ikut menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah,” tegasnya.
Kenaikan harga BBM, lanjut Ramdhan, buka kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan hanya akan semakin menyengsarakan rakyat.
“Karena kenaikan harga BBM akan berdampak terhadap harga bahan pangan, transportasi, dan kebutuhan pokok yang lain,” tambahnya.
Oleh karena itu, gabungan elemen mahasiswa menuntut Ketua DPRD Kota Salatiga, Dance Ishak Palit untuk menandatangani surat pernyataan penolakan kenaikan harga BBM.
“Hal ini Sebagai bentuk dukungan kepada aspirasi yang disampaikan oleh elemen nahasiswa di kota Salatiga,” tegas Ramdhan.
Dalam aksi ini, Ketua DPRD Kota Salatiga, Dance Ishak Palit sempat menolak keinginan mahasiswa dan meminta agar perwakilan mahasiswa menyampaikan tuntutan dalam forum resmi.
“Sebagai institusi, kita harus patuh kepada aturan, maka tuntutan mahasiswa bisa dikirim secara bersurat untuk kami sampaikan kepada pemerintah pusat,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
