REPUBLIKA.CO.ID,SOLO -- Dinas Sosial (Dinsos) Kota Solo buka suara terkait banyaknya aduan warga Kota Solo yang tak dapat undangan pengambilan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) ketika namanya tercantum di cekbansos.kemensos.go.id namun tak terima undangan pengambilan, Selasa (13/9/2022).
Pihak Dinsos mengatakan bahwa penyaluran BLT BBM gelombang kedua dengan target 39.613 keluarga penerima manfaat (KPM) ditarget selesai pekan ini. Namun ia mengatakan bahwa ada kemungkinan gelombang tiga BLT BBM akan turun.
"Saat ini yang baru salur itu baru gelombang kedua dengan totalnya sekitar 39.613 KPM dari total gelombang ini. Nah kemungkinan masih akan turun lagi yang ada di gelombang ke 3 selanjutnya," kata Lusi, Selasa (13/9/2022).
Kemudian, Lusi mengatakan bahwa banyaknya aduan masyarakat yang mengklaim bahwa mereka tercantum di dalam cekbansos.kemensos.go.id kemungkinan akan masuk pada gelombang ketiga. Ia juga mengatakan bahwa masyarakat yang belum dapat undangan di gelombang sebelumnya akan dimasukkan di sana.
"Terkait yang banyak ngecek di cekbansos.kemensos.go.id tapi belum dapat undangan. Nah itu mungkin nanti itu akan keluar di gelombang selanjutnya," katanya.
Sedangkan kendala penyaluran BLT BBM, Lusi menjelaskan bahwa terkait dengan domisili warga. Pasalnya, banyak warga yang tidak domisili namun meminta bantuan tersebut.
"Mungkin ada sebagian warga yang tidak domisili atau merantau jadi kan ada juga kan yang tidak domisili tidak tinggal sesuai dengan kependudukannya mungkin itu yang jadi persoalan," terangnya.
Sementara itu, terkait penyaluran gelombang kedua pihaknya menargetkan akan selesai akhir pekan ini. Tentunya hal tersebut disesuaikan dengan titik paling optimal untuk penyaluran kepada masyarakat.
"Selesai dalam Minggu ini kita salur sampai hari Sabtu di masing-masing titik kelurahan ada di kantor pos ada di kecamatan. Tergantung lokasi yang paling dekat dengan warganya yang tempatnya juga available dalam artian luas tidak berdesak desain pelaksanaanya ini terintegrasi dengan vaksinasi," katanya.
Selanjutnya, Lusi juga menjelaskan apabila warga juga tidak tercantum dalam gelombang ketiga nanti akan masuk pada bantuan sosial 2% dari APBD. Tentunya dengan kriteria yang sudah ditetapkan dan disurvei.
"Jadi kalau masyarakat merasa tidak mampu mungkin bisa datang ke kelurahan dulu untuk didata dan dilakukan home visit," terangnya.
Lusi menjelaskan bahwa setelah dilakukan home visit nanti akan dilihat kondisi rumahnya dan perekonomiannya.
"Nanti ada survei seperti lantai, kamar mandi, tembok, jamban, dapur kemudian penghasilannya. Dari situ akan keluar skorsing dia masuk keluarga miskin atau tidak," kata Lusi.
Nantinya, Lusi menjelaskan bahwa kalau hasil survei akan dimasukan dalam keluarga miskin (gakin). Hal tersebut akan menjadi acuan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengentaskan kemiskinan.
"Jadi tidak cuma di Dinsos nantinya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) nanti akan diintervensi. Mulai dari sanitasi dari PDAM," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
