REPUBLIKA.CO.ID,WONOSOBO -- Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat beserta rombongan melakukan kunjungan ke Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta untuk minta masukan dari lembaga pemerintah ini guna menekan angka kemiskinan di daerah tersebut.
Afif Nurhidayat mengungkapkan sebenarnya sudah banyak upaya dan strategi yang dilakukan oleh Pemkab Wonosobo untuk mengatasi kemiskinan.
Upaya itu, kata dia, dengan mencurahkan semua energi yang ada serta menggerakkan semua perangkat daerah untuk melakukan aksi penanggulangan kemiskinan, namun saat ini posisi angka kemiskinan belum bergeser secara signifikanke arah lebih baik.
"Melalui kunjungan ini, Pemkab Wonosobo ingin mengurai angka ini bersama dengan BPS Pusat, kami ingin belajar lebih jauh, agar upaya yang kami lakukan juga efektif menekan angka kemiskinan," katanya, Selasa (21/9/2022).
Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo One Andang Wardoyo mengatakan Wonosobo sudah melakukan strategi penanganan kemiskinan secara serius dan terukur melalui intervensi makro atau pengendalian inflasi, menurunkan kesenjangan wilayah, pertumbuhan ekonomi eksklusif, perbaikan data terpadu, menurunkan pengangguran, kinerja TKPKD, perbaikan dan pendekatan layanan publik.
Selain itu, melakukan intervensi berbasis individu dan keluarga, melalui jaminan sosial, pemenuhan sarana dasar, gerakan ayo sekolah, pencegahan stunting, perbaikan layanan administrasi kependudukan, listrik gratis, pelatihan keterampilan, subsidi bunga pinjaman, fasilitasi pengembangan PIRT, dan bantuan pangan.
"Mengingat angka kemiskinan di Wonosobo masih di kisaran 17,67 persen atau terendah kedua se-Jawa Tengah, kami telah menempuh beberapa upaya penanganan tersebut," katanya.
Ia menambahkan beberapa inovasi telah diluncurkan OPD terkait guna menekan angka kemiskinan yang masih tinggi, antara lain Gerimis Mesra, Mayo (ayo) Sekolah, Dahsat, Aplikasi Simake, dan satu OPD satu desa dampingan.
Menurut Andang, tantangan yang masih menjadi kendala di lapangan, belum selesai data sasaran intervensi antarkementerian dan tingkat kabupaten juga tidak sama.
Selain itu, ukuran kemiskinan belum sesuai dengan karakteristik daerah serta intervensi mikro masif yang sudah dilaksanakan ternyata tidak signifikan menurunkan angka kemiskinan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPS Pusat Margo Yuwono menyampaikan Wonosobo perlu memahami karakteristik kemiskinan.
"Apa sih ciri kemiskinan di Wonosobo," katanya.
Wonosobo juga perlu mencari rumah tangga dengan karakteristik, data sesuai nama dan alamat sebagai sasaran intervensi penanganan kemiskinan, dan data sosegrek dapat menjadi referensi data ini. Mengingat data sosegrek ini akan diklasifikasikan secara berjenjang dari keluarga miskin ekstrem hingga keluarga kaya.
Selain itu, Wonosobo nantinya dapat lebih memfokuskan sasaran penanganan kemiskinan pada klasifikasi tertentu, yaitu efektivitas program penanganan kemiskinan dengan merumuskan program yang betul-betul memiliki relevansi kuat terhadap angka kemiskinan.
Memastikan input, proses, dan output program penanganan kemiskinan dapat berjalan dengan lancar dan benar, tidak ada kebocoran dalam program penanganan kemiskinan.
"Menurut saya, mengukur angka kemiskinan melalui pendekatan konsumsi, perbaikan budaya konsumsi mutlak dilakukan, sebab daerah miskin tinggi, stuntingnya juga akan tinggi sehingga intervensi penanganan kemiskinan dalam jangka pendek adalah intervensi pada konsumsi masyarakat, sementara intervensi fisik berupa bedah rumah tidak layak huni lebih efektif mengatasi kemiskinan jangka panjang," katanya.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPSAteng Hartono menyampaikan jika Wonosobo ingin memberi bantuan kepada masyarakat miskin agar dapat memilih database basket komoditi dasar makanan dan nonmakanan dengan memilih yang kontribusinya paling besar.
Selain itu, perlu mencermati tiga indikator utama kemiskinan, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.
"Pendekatan yang perlu dilakukan adalah memberikan bantuan berdasar database basket komoditi yang memiliki kontribusi besar turunkan angka kemiskinan, usia kurang dari 15 tahun berilah bantuan pendidikan, usia 15 sampai 64 berilah lapangan pekerjaan dan usia 65 ke atas berilah bantuan komoditi dasar untuk lansia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
