REPUBLIKA.CO.ID,KULON PROGO -- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memproyeksi pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2023 sebesar Rp1,25 triliun dengan prioritas utama untuk percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
Penjabat Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana di Kulon Progo, Rabu, mengatakan pendapatan daerah Rp1,25 triliun tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp281,13 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp969,47 miliar, pendapatan transfer ini belum memperhitungkan dana transfer khusus karena belum ada penetapan alokasi dari pusat.
Selain itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp7,19 miliar.
"Strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah mulai dari optimalisasi pendapatan pajak daerah hingga mengoptimalkan BUMD supaya memiliki daya saing," kata Tri Saktiyana.
Ia mengatakan anggaran tersebut untuk belanja sebesar Rp1,26 miliar terdiri dari belanja operasi sebesar Rp995,47 miliar dan belanja modal sebesar Rp95,57 miliar, belanja tak terduga Rp 5,2 miliar, dan belanja transfer Rp169,6 miliar. Dan diproyeksikan terjadi defisit sebesar Rp7,12 miliar karena karena belanja lebih besar dari pendapatan daerah.
Selanjutnya, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan (prediksi SilPA tahun 2022) sebesar Rp40 miliar yang digunakan untuk pengeluaran pembiayaan (penyertaan modal) sebesar Rp32,87 miliar dan sisanya digunakan untuk menutup defisit.
"Belanja daerah diprioritaskan untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan pelayanan publik antardaerah," katanya.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati meminta pemerintah setempat menjelaskan Potensi riil dari masing-masing objek pendapatan daerah, strategi dan upaya apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan dari BUMD.
Selain itu, Akhid mempertanyakan pendapatan dari sektor pariwisata diharapkan meningkat di tahun 2023 dengan sinergitas antar OPD, sehingga dapat meningkatkan perekonomian Kulon Progo terutama UMKM.
"Kami juga mohon penjelasan program kegiatan apa yang direncanakan pemerintah daerah pada RAPBD TA 2023, pendapatan BLUD di tahun 2022 mengalami penurunan. Selain itu, mohon data secara rinci investor yang sudah berizin dan yang sedang proses mengurus perijinan di Kulon Progo serta potensinya terhadap pendapatan daerah," kata Akhid.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
