REPUBLIKA.CO.ID,BANTUL -- Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terus memperbaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna menyajikan data berbasis rumah tangga yang digunakan untuk menggulirkan bantuan program pemerintah pusat dan daerah tersebut secara akurat.
"DTKS pun selalu kita ''updatupdate, selalu kita review, selalu kita evaluasi mana exclusion error, inclusion errormana yang mestinya masuk DTKS, mana yang mestinya harus keluar dari data DTKS," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Bantul, Rabu (28/9/2022).
Dia mengatakan, upaya memperbaharui dan evaluasi data terpadu tersebut dilakukan bersama Dinas Sosial dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul dan pemerintah kelurahan secara berkala.
"Karena untuk memperbaiki basis data terpadu kita itu dibutuhkan klarifikasi-klarifikasi lapangan, kita tidak bisa melihat seseorang itu hanya tampak luarnya saja, tidak bisa hanya sepertinya rumahnya jelek, tetapi ternyata kaya," katanya.
Bupati mengakui, budaya yang hanya memandang warga dari penampilan luar rumahnya dan menentukan bahwa masuk kategori warga miskin masih ada, sehingga yang seperti itu harus terus dilakukan klarifikasi di lapangan bersama lurah dan tokoh masyarakat.
"Bahkan untuk menentukan warga ini dan warga itu pantas tidak dinyatakan sebagai orang miskin, itu pun tidak cukup hanya dengan kajian objektif, tapi kajian subyektif juga," katanya.
Dia mengatakan, kajian subyektifnya bisa dilakukan dengan musyawarah tingkat kelurahan dengan menghadirkan tokoh masyarakat setempat serta masyarakat yang mengetahui kondisi sebenarnya.
"Jadi subyektifnya melalui musyawarah, objektifnya melalui penelitian, melalui survei, itulah pentingnya kita terus mengecek silang data-data DTKS ini agar benar-benar menjadi akurat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
