REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Pemerintah Kota Surabaya menugaskan Ketua RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) berkolaborasi dan bergotong-royong dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di perkampungan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta mereka melakukan penyisiran dan pemetaan keluarga dengan pendapatan kurang dari Rp 5 juta per bulan.
"Tugas RT, RW, LPMK, dengan masyarakat adalah menentukan siapa (warga) dalam RT itu yang membutuhkan, termasuk warga miskin," kata Eri di Surabaya, Selasa (21/11).
Eri melanjutkan, nantinya Lurah setempat juga harus memberikan penjelasan mengenai kategori atau klaster warga miskin di lingkungannya. Eri tidak ingin ada masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu, namun terdaftar dalam kategori masyarakat miskin yang bahkan menerima bantuan.
"Tidak seperti sekarang yang due (punya) motor atau mobil mlebu (masuk) keluarga miskin. Nanti ditujukan kepada warganya, pantaskah wong iki nerimo? (menerima)" ujarnya.
Eri mengatakan, ketika masyarakat dimaksud minimalnya mempunya sepeda motor, tidak bisa dikategorikan masuk keluarga miskin, namun lebih cocok masuk kategori keluarga pramiskin. Keluarga miskin adalah orang yang penghasilannya untuk makan saja kadang tidak cukup.
"Tapi kalau dia penghasilan untuk cicil motor, berarti dia masuk keluarga pra miskin, dia sudah sejahtera tapi masih dalam kategori pra miskin," kata Eri.
Eri mengatakan, berbagai bantuan diberikan Pemkot Surabaya untuk memudahkan masyarakat menikmati berbagai fasilitas di Kota Pahlawan. Seperti sekolah gratis tingkat SD dan SMP negeri, serta pemanfaatan pelayanan kesehatan gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC).
"Sedangkan rumah tidak layak huni (Rutilahu) maka keluarga miskin dulu yang diselesaikan baru keluarga pra miskin. Ini semua harus sadar untuk mengubah mindset (kebiasaan) dengan kekuatan warga yang guyub," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
