IHRAM.CO.ID,JAKARTA--Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah menggelar Musyawarah Nasional (Munas) IV selama tiga hari mulai dari tanggal 6-8 Desember 2022. Munas kali ini mengusung tema Kolaborasi dan Sinergitas KBIHU Menuju Era Baru Penguatan Ekosistem Perhajian Indonesia.
Ketua Panitia Pelaksana Munas, H E. Sunidja berharap, tema munas ini dapat membangkitkan produktivitas KBIHU dalam memberikan bimbingan dan pendampingan manasik kepada para calon jamaah haji. KBIHU harus terus melakukan perubahan dalam pelayanannya sebagai pembimbing ibadah haji.
"Sehingga dari kolaborasi tadi tentunya KBIHU harus lebih produktif lagi. Jadi produktifnya bukan hanya di dalam saja, tetapi harus mamampu melakukan perubahan terutama dalam melaksanakan pembimbingan manasik," kata Sunidja saat ditemui Republika, Selasa (6/12/2022).
Selain produktif, kolaborasi ini juga harus membuat KBIHU lebih efektif dalam memberikan pelayanannya kepada jamaah haji. Sesuai amanah Undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang Haji dan Umroh, KBIHU sebagai pendamping dan pembimbing jamaah melakukan manasik hajinya.
"Sehingga dengan kolaborasi ini bagaimana membimbing dan mendampingi jamaah lebih efektif. Sehingga jamaah bisa melaksanakan ibadah hajinya secara benar dan sah," katanya.
Sunidja mengatakan, tujuan dari bimbingan dan pendampingan manasik pada jamaah haji adalah untuk mencapai haji mabrur. Karena, untuk mencapai kemambruran, jamaah harus benar dan sah dalam melaksanakan manasik hajinya.
"Jadi mabrur itu harus diawali dengan ibadah yang benar dan sah. Nah itulah kenapa kita perlu melakukan kolaborasi dengan beberapa instansi," katanya.
Karena kata dia, nantinya para jamaah haji akan berada di Tanah Suci dalam waktu yang sangat panjang. Di mana, Pemerintah Arab Saudi kapan saja bisa melakukan perubahan terkait dengan teknis pelayanan dan penyelenggaraan haji.
Apa lagi kata dia, saat ini Pemerintah Arab Saudi punya misi pada tahun 2030 jamaah haji harus tembus sampai di angkat 30 juta jamaah. Program jangka panjang ini akan membuat sistem perhajian banyak perubahan yang harus diikuti oleh setiap negara pengiriman jamaah haji termasuk Indonesia.
"Karena di Saudi ini melakukan perubahan, maka tentunya pasti pemerintah Indonesia harus melakukan perubahan. Pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang diberikan pemerintah Indonesia pasti harus melakukan perubah," katanya.
Sunidja memastikan, KBIHU sebagai mitra Kementerian Agama, harus mampu melakukan perubahan. Perubahan ini bisa berjalan ketika sumber daya manusianya (SDM) melakukan perubahan mulai dari pola pikir dan bertindak.
"Perubahan cara berpikir, dan juga media manasik yang disampaikan kepada jamaah perlu melakukan perubahan dengan cara digitalisasi," katanya.
Jadi kata dia, saat ini sudah serba digital, manasik haji tidak bisa dilakukan secara konvensional. Latihan ibadah haji atau manasik perlu mengikuti perkembangan jaman dengan cara digital.
"Sekarang digitalisasi cepat atau lambat itu pasti akan masuk," katanya.
Sunidja mengatakan, saat ini memang jamaah haji masih didominasi oleh jamaah lanjut usia (lansia). Persentasenya 70 persen untuk lansia dan 30 persen untuk milenial atau jamaah haji muda.
Meski persentase jamaah haji muda masih sedikit dibandingkan jamaah lansia, mereka tetap harus difasilitasi manasik dengan cara digital. Jadi KBIHU perlu kombinasi manasik konvensional dengan digital.
"KBIHU harus mampu mengkombinasikan antara digitalisasi dan konvensional dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik," katanya.
Sunidja mengatakan, Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah ini didirikan pada tahun 2005. Saat ini anggotanya ada 1.715 yang tersebar di 30 provinsi dan siapa mengikuti munas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
