#kemenag
Pemilu Pengaruhi Indeks Kerukunan Beragama
Rabu, 11 Des 2019 13:51 WIBREPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) baru saja merilis indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) 2019. Adapun naik turunnya indeks KUB dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya stabilitas politik dan juga...
Indeks Kerukunan Beragama Jakarta di Bawah Rata-Rata
Rabu, 11 Des 2019 11:21 WIBREPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) baru saja merilis indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB), Rabu (11/12). Meski rata-rata nasional indeks KUB meningkat, namun Ibukota Jakarta mencatatkan indeks KUB di bawah...
Indeks Kerukunan Beragama 2019 Naik Tipis
Rabu, 11 Des 2019 11:00 WIBREPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) merilis indeks kerukunan beragama (KUB) sepanjang 2019. Indeks ini menunjukkan rata-rata nasional pada poin 73,83 dari rentang nol-100, atau dalam kategori tinggi. Poin ini...
Kompetensi Guru Agama Terus Ditingkatkan
Selasa, 10 Des 2019 14:48 WIBREPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Peningkatan kualitas guru merupakan isu klasik yang sampai saat ini masih menjadi salah satu prioritas utama Kementerian Agama (Kemenag). Menurut Wakil Menteri Agama (Wamenag), KH Zainut Tauhid...
Jihad dan Khilafah Dipindah dari Pelajaran Fikih ke Sejarah
Selasa, 10 Des 2019 12:48 WIBREPUBLIKA.CO.ID, oleh Fauziah Mursid, Fuji Eka Permana
Kementerian Agama (Kemenag) akhirnya merespons kritik publik dan DPR atas pencabutan materi jihad dan khilafah dari soal ujian dan kajian pelajaran di madrasah. ...
Materi Khilafah dan Jihad akan Disampaikan Lebih Kontekstual
Senin, 09 Des 2019 20:43 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag), Prof Kamaruddin Amin menegaskan, khilafah dan jihad tidak dihapus dari pelajaran. Hanya saja dipindahkan tempatnya dari pelajaran...
Materi Khilafah, Komisi III: Tidak Boleh Hapus Fakta Sejarah
Senin, 09 Des 2019 20:29 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ace Hasan Syadzily tidak setuju dengan kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) yang akan menghapus materi khilafah dan jihad...
DPR akan Tanyakan Sejumlah Kebijakan Kemenag
Senin, 09 Des 2019 18:20 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Lisda Hendrajoni mengaku pihaknya belum membahas secara khusus soal penarikan konten khilafah dan jihad yang ada dalam mata...
IGI: Penghapusan Materi Khilafah Bukan Jalan Keluar
Senin, 09 Des 2019 17:50 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim menanggapi soal rencana penghapusan materi khilafah di madrasah yang akan dilakukan Kementerian Agama. Menurut Ramli, materi khilafah...
Guru Madrasah: Sejarah Islam Harus Diberikan Utuh
Senin, 09 Des 2019 17:45 WIBREPUBLIKA.CO.ID, DEMAK -- Siswa madrasah bakal mendapatkan pengetahuan sejarah yang kurang utuh jika materi tentang khilafah dan perang (jihad) harus dihapuskan dari pelajaran. Hal ini ditegaskan Indah salah satu...
Pemindahan Materi Khilafah ke Mapel SKI Dinilai Sudah Tepat
Senin, 09 Des 2019 17:45 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Materi tentang khilafah dan jihad kini tidak lagi masuk dalam mata pelajaran (Mapel) Fikih, tapi Kementerian Agama sudah memindahkannya ke Mapel Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Pengamat...
Rencana Embarkasi di Kertajati Terkendala Asrama Haji
Senin, 09 Des 2019 16:44 WIBIHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan rencana keberangkatan calon jamaah haji dari Bandara Internasional Kertajati, Jawa Barat, pada 2020 terkendala ketersediaan asrama yang dekat dengan Bandara baru...
Kebijakan Menghapus Materi Sejarah Perang Rawan Digugat
Senin, 09 Des 2019 16:32 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Marwan Dasopang mengingatkan kepada Kementerian Agama (Kemenag) mengenai wacana penarikan materi khilafah dan perang dari mata pelajaran....
Kemenag: Materi Khilafah tak Dicabut, Tapi...
Senin, 09 Des 2019 16:30 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kementerian Agama Ahmad Umar mengatakan, materi khilafah di madrasah tidak dicabut, tapi pembahasannya dimasukkan dalam mata pelajaran (mapel)...
Tak Dihapus, Kemenag Revisi Materi Khilafah dan Jihad
Senin, 09 Des 2019 15:48 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan pihaknya tidak menghilangkan materi khilafah dan jihad dari kurikulum dan buku pelajaran. Justru Kemenag memperbaiki materi khilafah dan jihad agar maknanya semakin...
Dosen UIN: Jangan Semua Materi Sejarah Perang Dihilangkan
Senin, 09 Des 2019 15:02 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dosen FakultasTarbiyah UIN Syarif Hidayatullah, Jejen Musfah menyarankan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Agama agar tidak seratus persen mencabut materi khilafah dan Jihad di madrasah. Karena, menurut...
Prokon Khilafah: Jangan Tutupi Fakta Soal Khilafah
Senin, 09 Des 2019 09:30 WIBREPUBLIKA.CO.ID,
Wawancara Ace Hasan Syadzily, Wakil Ketua Komisi VIII DPR (Bidang Agama) dari Fraksi Golkar
Bagaimana tanggapan Anda soal kebijakan Kemenag menghapuskan materi khilafah dan perang dihapuskan dari kurikulum?
Pemerintah yang Diduga Fobia pada Sejarah Jihad dan Khilafah
Senin, 09 Des 2019 09:13 WIBREPUBLIKA.CO.ID, oleh Fuji Eka Permana, Nawir Arsyad Akbar, Fauziah Mursid
Seluruh materi ujian di madrasah yang mengandung konten khilafah dan perang atau jihad telah diperintahkan untuk ditarik dan diganti. Hal...
Kemenag Tarik Materi Khilafah dan Jihad dari Ujian Madrasah
Minggu, 08 Des 2019 07:57 WIBREPUBLIKA.CO.ID,
Oleh Fuji E Permana
Seluruh materi ujian di madrasah yang mengandung konten khilafah dan perang atau jihad telah diperintahkan untuk ditarik dan diganti. Kementerian Agama (Kemenag) menginginkan materi...
Kemenag Siapkan <em>E-Budgeting dan E-Planning</em> untuk Madrasah
Sabtu, 07 Des 2019 08:24 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) sedang menyiapkan sebuah sistem e-budgeting dan e-planning untuk madrasah. Sistem yang sedang dipersiapkan ini nantinya akan...
Kemenag: Moderasi Beragama Harus Sasar Milenial
Kamis, 05 Des 2019 20:53 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama (Kemenag) Abdurahman Mas'ud mengatakan moderasi beragama harus menyasar kalangan milenial. "Sangat cocok membicarakan moderasi beragama bersama generasi milenial," kata...
Pelayanan Haji Tahun 2019 Dinilai Memuaskan
Rabu, 04 Des 2019 12:08 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Indeks Kepuasan Pelayanan Haji di Indonesia (IKPHDI) tahun 2019 masuk terkategori sangat memuaskan. Indeks hasil survei Balitbang Diklat Kemenag tersebut mencapai nilai 88,44 persen.
Menag Diminta Bijak soal Upaya Penambahan Kuota Haji
Selasa, 03 Des 2019 21:26 WIBIHRAM.CO.ID,JAKARTA--Menteri Agama Fachrul Razi sedang mengusahakan agar kuota dasar jamaah haji Indonesia ditetapkan menjadi 231ribu. Usaha ini disampaikan Fachrul Razi saat melakukan kunjungan kerjanya ke Arab Saudi.
Anggota Komisi VIII...
Terdakwa Pembunuh Pegawai Kemenag Dituntut Hukuman Mati
Selasa, 03 Des 2019 20:25 WIBREPUBLIKA.CO.ID, BANYUMAS— Tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banyumas menuntut terdakwa Deni Priyanto alias Goparin (37) dengan hukuman mati karena telah melakukan pembunuhan berencana terhadap seorang pegawai Kementerian...
Kemenag Jatim Berupaya Perbanyak Madrasah Negeri
Selasa, 03 Des 2019 14:28 WIBREPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kanwil Kemenag Jatim terus berupaya memperbanyak madrasah negeri yang ada di wilayah tersebut. Saat ini, sekitar 95 persen madrasah yang tersebar di seluruh Jawa Timur berstatus...
Kemenag akan Saring 11 Orang Calon Anggota Baznas
Selasa, 03 Des 2019 13:26 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) akan membuka pendaftaran calon anggota Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) pada 6-19 Desember. Dalam pelaksanaanya, delapan orang calon anggota akan dipilih dari tiga...
Paham: PMA Majelis Taklim Gambarkan Kegamangan Pemerintah
Senin, 02 Des 2019 23:03 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pembina Pusat Hak Asasi Manusia (Paham) Heru Susetyo menyatakan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Majelis Taklim menggambarkan kegamangan pemerintah. Sebab, sebetulnya, menurut dia, tidak...
PMA Majelis Taklim, DPR: Pemerintah Jangan Cari-Cari Kerjaan
Senin, 02 Des 2019 22:06 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Marwan Dasopang mempertanyakan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim dengan Kementerian Agama (Kemenag)....
Ace: Masa Ibu-Ibu Majelis Taklim Mengaji Harus Daftar ke KUA
Minggu, 01 Des 2019 18:55 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengkritik Kementerian Agama usai menerbitkan Peraturan Menteri Agama nomor 29 tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Menurut dia,...
Jangan Khawatirkan Majelis Taklim
Minggu, 01 Des 2019 18:20 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah diimbau tidak mengkhawatirkan kegiatan majelis taklim. Sebab aktivitas mereka sejak dulu adalah menanamkan ghirah keislaman yang santun, menjadi perekat bangsa, dan mempertahankan kedaultan NKRI.
Muhammadiyah: Tak Boleh Diskriminasi Majelis Taklim
Minggu, 01 Des 2019 16:48 WIBREPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim telah menimbulkan kontroversi. Bagi Muhammadiyah, tidak boleh ada diskriminasi terhadap aktivitas-aktivitas keagamaan.
Ketua Umum Pimpinan...
Muhammadiyah Bingung dengan Langkah Pemerintah
Minggu, 01 Des 2019 05:55 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Fachrul Razi belum lama ini meluncurkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim yang akan mulai berlaku pada 10 Januari...
PBNU: Kemenag Jangan Repotkan Majelis Taklim
Minggu, 01 Des 2019 03:27 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ikut mengomentari Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim (MT) yang akan mulai berlaku pada 10 Januari...
Ketum FPI Heran Kemendagri Belum Perpanjang SKT Ormas
Sabtu, 30 Nov 2019 06:53 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) KH Ahmad Sobri Lubis merasa heran dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang belum memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) ormas FPI....
Langgar Peraturan Tiga Travel Umrah Dicabut Izinnya
Sabtu, 30 Nov 2019 04:10 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama mencabut izin tiga perusahaan travel umrah atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Sanksi tersebut dijatuhkan setelah ketiganya terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan.
Direktur...
Dasco Sebut Kemendagri Sudah Punya Parameter Soal SKT FPI
Jumat, 29 Nov 2019 15:41 WIBREPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Ahmad Sufmi Dasco menyebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tentu sudah memiliki parameter tertentu berkenaan dengan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam...
30 Santri Indonesia Terima Beasiswa Al-Azhar Mesir
Jumat, 29 Nov 2019 15:33 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemenag terus berupaya meningkatkan kualitas SDM santri melalui berbagai program. Terbaru, 30 santri penerima manfaat Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) diberangkatkan untuk belajar di Universitas al-Azhar...
Menag Sebut Rekomendasi untuk FPI dari Kemenag Sudah Final
Kamis, 28 Nov 2019 16:48 WIBREPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Agama Fachrul Razi menyebut rekomendasi untuk Front Pembela Islam (FPI) terkait perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai ormas sudah final. Kementerian Agama memberikan dukungan agar SKT...
Sekjen Kemenag: FPI Penuhi Syarat Rekomendasi Ormas
Kamis, 28 Nov 2019 13:52 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Kementerian Agama M Nur Kholis Setiawan mengatakan ormas Front Pembela Islam (FPI) sudah memenuhi persyaratan permohonan rekomendasi organisasi kemasyarakatan. Persyaratan itu diatur dalam Peraturan Menteri...
Kemenag Tunjuk 11 Lembaga Akreditasi Penyelenggara Umrah
Selasa, 26 Nov 2019 13:56 WIBIHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan perjalanan umrah demi memperbaiki pelayanan kepada jemaah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melimpahkan pelaksanaan akreditasi kepada lembaga profesional.
Dirjen...
BERITA TERKINI
-
Rabu, 11 Des 2019Emil Minta Komitmen Pemerintah Pusat Soal Embarkasi Haji
-
Rabu, 11 Des 2019Korban First Travel Minta Dubes Saudi Berangkatkan Umrah
-
Rabu, 11 Des 2019Bertemu Muassasah Al Adila, Kemenag Evaluasi Haji Tahun Ini
-
Rabu, 11 Des 2019Anggota DPR Harap Maskapai Lain Dilibatkan dalam Haji
-
Rabu, 11 Des 2019Mantan Menag: Perbaiki Fasilitas Sebelum Tambah Kuota Haji
-
Rabu, 11 Des 2019Saat Imam Hanafi Diperintah Tukang Cukur yang Berilmu
-
Selasa, 10 Des 2019Donasi untuk Korban First Travel Diprioritaskan Lansia
-
Selasa, 10 Des 2019Ini Alasan Korban First Travel Ajukan Gugatan ke MK
-
Selasa, 10 Des 2019
MK Minta Pengacara First Travel Pikirkan Konsekuensi Gugatan
-
Selasa, 10 Des 2019Agen Travel Umrah Harap Garuda Rasional Tetapkan Harga Tiket