Kemendagri Kenalkan Program Para-Para kepada Mahasiswa Papua

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Demi menjalankan misi mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dari Bumi Cendrawasih, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diwakili Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian dalam Negeri...

Bamsoet Minta Kemendagri Tegas Terhadap Peserta Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan bahwa tenaga kesehatan (nakes) dan fasilitas pelayanan kesehatan tak akan mencukupi bila terjadi lonjakan kasus positif Covid-19 akibat penyelenggaraan Pilkada...

Kepala Daerah Cuti Pilkada, Kemendagri Tugaskan 137 Pjs

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menugaskan empat penjabat sementara (pjs) gubernur dan 119 pjs bupati, dan 14 pjs wali kota untuk melaksanakan tugas kepala daerah yang cuti...

Kemendagri: 48 Daerah Belum Susun Aturan Protokol Covid-19

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri menyebutkan masih terdapat 48 kabupaten/kota yang belum menyusun peraturan kepala daerah (perkada) mengenai peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19. Kemendagri terus memantau...

Larangan Pilih Calon Tertentu oleh Kemendagri Tuai Kritik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendiri sekaligus peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay mengkritisi pernyataan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait larangan memilih calon kepala daerah...

Kemendagri Pantau Sosialisasi Peraturan Protokol Kesehatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberi penugasan khusus kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda Kemendagri), Akmal Malik, beserta jajarannya, memantau pelaksanaan sosialisasi Peraturan Komisi...

Penduduk dengan KTP-el tidak akan Memiliki NIK Ganda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI memastikan penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) tidak akan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda. Sebab, satu penduduk hanya...

69 Petahana Langgar Protokol Covid-19 dan 4 Patuh

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat hingga Rabu (9/9) terdapat 69 petahana bakal calon kepala daerah melanggar protokol kesehatan Covid-19. Sementara hanya empat petahana lain yang dianggap patuh.

"Petahana...

Kemendagri Kaji Tunda Pelantikan Calon Langgar Protokol

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang mempertimbangkan sanksi penundaan pelantikan terhadap pasangan calon (paslon) terpilih yang berulang kali melakukan pelanggaran dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.  Pelanggaran...

Kemendagri: Diskualifikasi Bapaslon tak Pedulikan Protokol

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendiskualifikasi bakal pasangan calon...

Kemendagri Minta Aparat Tertibkan Massa Pendaftaran Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polhum) Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar meminta aparat penegak hukum menertibkan kerumunan massa saat pendaftaran peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)...

Mendagri Tegur Bupati Karawang karena Arak-arakan Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan teguran tertulis untuk Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana. sebab, Cellica menggelar arak-arakan massa saat melakukan pendaftaran calon Pemilihan Kepala Daerah...

Kemendagri Pantau Pelanggaran Saat Pendaftaran Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantau penyelenggaraan pendaftaran peserta Pemilu 2020. Kemendagri mengungkap ada sejumlah wilayah yang terpantau melakukan pelanggaran protokol kesehatan saat proses itu.

Dirjen Otda Kemendagri...

Kerja sama BPIP-Kemendagri Harus Menyentuh Masyarakat

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK--Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Hariyono mengatakan, program kerjasama antara BPIP dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus menyentuh kepentingan masyarakat saat ini. Ia menegaskan, perlunya menyusun...

Kemendagri: KTP WNI di Markas ISIS Palsu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri)  Zudan Arif Fakrulloh menegaskan, kartu tanda penduduk (KTP) yang ditemukan dalam video penggerebekan markas ISIS...

Mendagri Tegur Dua Bupati karena Langgar Protokol Kesehatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik meminta Gubernur Sulawesi Tenggara menjatuhi sanksi berupa teguran tertulis kepada Bupati Muna Barat Laode Muhammad...

Mendagri Bakal Komunikasi ke Khofifah Soal Rencana Konser

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Bina Administrasi dan Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal mengatakan, Mendagri Tito Karnavian akan berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengenai rencana...

Tito Usul Materi Debat Pilkada Soal Penanganan Covid-19

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengusulkan materi debat pasangan calon pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 terkait strategi penanganan pandemi Covid-19. Usulan tersebut sudah disampaikan kepada Komisi...

Kemendagri Akui Data Simluhtan Cocok dengan Dukcapil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) mengakui kecocokan antara data lapangan dengan pencatatan sipil, yang merupakan hasil kolaborasi data antara Kemendagri dengan Kementerian Pertanian RI (Kementan). Kolaborasi apik dalam...

Kemendagri Ingatkan Sanksi Bagi ASN Langgar Netralitas di Pi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) atas sanksi kepada mereka yang melanggar netralitas dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Kemendagri mendorong pemberian sanksi bagi...

Jateng Gandeng Kemendagri dan PKK Intensifkan Gebrak Masker

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Kementerian Dalam Negeri dan Tim Penggerak PKK serta Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) mengintensifkan Gerakan Bersama Memakai Masker atau "Gebrak...

Dirjen Heran Surabaya Belum Selesai Penyederhanaan Birokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Akmal Malik heran melihat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belum selesai melaksanakan penyederhanaan birokrasi di dalam manajemen struktur...

Ini Alasan Kemendagri Usul Pengunduran Pemangkasan Eselon

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo dapat mengundurkan waktu penyelesaian pemangkasan atau pengalihan jabatan eselon III dan IV...

Pilkades Serentak di Kabupaten Bogor Terancam Batal

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pandemi Covid-19 yang belum mereda di Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengancam rencana pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2020. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menjadwalkan pilkades dilaksanakan pada...

Tjahjo Tegaskan Target Pemangkasan Eselon tak Dapat Diundur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan target pemangkasan eselon menjadi dua level dalam reformas birokrasi tidak dapat diundur ke akhir Desember 2021....

Tito Minta Masyarakat Mampu Bagi-Bagi Masker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta masyarakat terutama yang mampu ikut membagikan masker kepada warga lainnya. Menurut dia, pembagian masker sebaiknya tidak secara top down, artinya...

Mendagri Ajukan Anggaran untuk Gerakan Kelurahan Aman Covid

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajukan permohonan anggaran kepada Menteri Keuangan untuk memperkuat kelurahan sebagai basis pertahanan menghadapi pandemi Covid-19. Menurut dia, kelurahan-kelurahan yang berada di...

Kemendagri Diberi Data Status Buron dari Kejaksaan Agung 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) memperbarui perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Agung terkait pemanfaatan data kependudukan terkait penegakan hukum. Kemendagri...

Target Pencairan Dana Pilkada 100 Persen Molor Lagi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan pencairan dana pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 sebesar 100 persen di 270 daerah rampung pada Juli kemarin. Akan tetapi, berdasarkan data per...

Kemendagri: Sukseskan Pilkada Sebagai Bagian Agenda Nasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta masyarakat mensukseskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, sebagai bagian dari agenda nasional. Kemendagri juga mengingatkan protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19...

Mendagri: Tak Ada Pengumpulan Massa Selama Tahapan Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta tak ada pengumpulan massa maupun kerumunan pada setiap tahapan Pilkada Serentak tahun 2020. Ia meminta masyarakat dan peserta Pilkada...

Pencairan Anggaran Pilkada dari Pemda Baru 70 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaporkan, pencairan anggaran Pilkada 2020 oleh pemerintah daerah (pemda) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baru mencapai 70 persen....

Mendagri Minta Pemda Cairkan Anggaran Pilkada 60 Persen

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tak dapat menjanjikan anggaran pilkada dari pemerintah daerah (pemda) sebesar 100 persen bisa dicairkan paling lambat 15 Juli 2020. Ia hanya...

Jangan Terkecoh Bansos Berkedok Kampanye Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Mimi Kartika, AntaraPilkada serentak akan tetap dilaksanakan tahun ini juga. Menjelang Pilkada 2020 yang akan digelar akhir tahun masyarakat diminta tidak terkecoh dengan bantuan sosial (bansos) yang...

Dana Pilkada tak Dicairkan Tepat Waktu, Pemda Bakal Disanksi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang merumuskan sanksi bagi pemerintah daerah (pemda) yang tak mencairkan anggaran Pilkada 2020 hingga 15 Juli 2020. Menurut catatan Direktorat Jenderal Bina Keuangan...

Kemendagri Jelaskan Pencetakan Dokumen Kependudukan di HVS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) memberlakukan penggunaan kertas HVS warna putih ukuran A4 80 gram sebagai media pencetakan dokumen kependudukan...

KTP Djoko Tjandra, Kemendagri tak Punya Data Buron

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri), Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya tak memiliki data terkait daftar pencarian orang (DPO), buronan, atau...

Kemendagri Desak Pemda Mutakhirkan Data Ketahanan Pangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak pemerintah daerah (pemda) memutakhirkan data ketahanan pangan daerah. Data ketahanan pangan daerah akan menjadi dasar bagi lemerintah pusat merumuskan kebijakan mengantasipasi krisis pangan...

Pilkada, Pemerintah akan Terbitkan SKB untuk Lindungi ASN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang menyusun surat keputusan bersama (SKB) antarkementerian dan lembaga untuk menjaga netralitas ASN di Pilkada 2020. SKB akan melindungi para ASN dari...

DPR Setujui Tambahan Anggaran 2021 Kemendagri Rp 1,275 T

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) mengajukan usulan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran 2021 pada rapat kerja dengan Komisi II DPR dengan agenda membahas rancangan kerja anggaran (RKA) dan...

Kemendagri Bantah Lomba Inovasi Daerah Sebagai Pemborosan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga menyebutkan Lomba Inovasi Daerah berhadiah Rp 168 miliar yang digelar kementerian tersebut bukanlah pemborosan anggaran. Hadiah dari lomba disebut...

Pilkada 2020, Mendagri Minta Bawaslu Jadi Wasit yang Netral

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi wasit yang objektif dan netral dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Di sisi lain, pilkada serentak kali...

Lomba Inovasi New Normal Dihadiahi Dana Insentif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar lomba inovasi daerah tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19. Sebanyak 84 pemerintah daerah menjadi pemenang lomba tersebut dengan hadiah yang...

Dampak WFH, Jabatan dan Bidang Pekerja ASN akan Dievaluasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sejumlah jabatan atau bidang pekerjaan di lingkup aparatur sipil negara (ASN) akan dievaluasi, setelah diterapkan kerja dari rumah atau WFH selama tiga bulan. Evaluasi ini dilakukan karena, WFH...

Kemendagri Siapkan Jaring Pengaman Sosial Covid-19

REPUBLIKA.CO.ID, Kemendagri Gelar Diskusi Bahas Implementasi Jaring Pengaman Sosial dan Bantuan Sosial Covid-19

JAKARTA -- Pemerintah mengeluarkan tiga program prioritas dalam menghadapi pandemi Covid-19. Salah satunya adalah ihwal...

Kemendagri: Bulog Siap Bantu Distrubusi Logistik Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan, Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) siap membantu KPU dalam mendistribusikan logistik pilkada serentak yang rencananya digelar 9 Desember 2020. Bulog akan memanfaatkan...

Tito Pastikan Anggaran Pilkada tak Digunakan untuk Covid-19

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 tidak direalokasi untuk anggaran penanganan pandemi Covid-19. Karena itu, anggaran tersebut tidak berkurang sama...

PPATK-Mendagri Antisipasi Ini dari Dana Koperasi dan Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar rapat  koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan jajaran, Selasa (16/6). Pertemuan antara PPATK dan Mendagri tersebut...

Kemendagri Bantah Beri Data Kependudukan ke <em>Fintech</em>

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan hanya sebatas memberikan akses untuk verifikasi data kependudukan kepada lembaga financial technology (fintech), bukan memberikan data kependudukan.

"Ada beberapa pihak...

Kemendagri Bantah Beri Data Penduduk ke Pinjaman Online

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengklarifikasi tudingan memberikan akses data kependudukan kepada sejumlah perusahaan layanan pinjaman online. Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrullah mengatakan,...