#kemenkum-ham
Kembalinya Maria Pauline Lumowa, Sang Pembobol Bank BNI
Thursday, 09 Jul 2020 12:36 WIBREPUBLIKA.CO.ID, oleh Ali Mansur, Dian Fath, M Nursyamsi, AntaraBuronan pembobol kas Bank BNI senilai Rp 1,2 triliun (sebelumnya disebut Rp1,7 triliun) Maria Pauline Lumowa tiba di Tanah Air. Ia...
Ditjen Imigrasi Komitmen Perkuat Pelayanan untuk Calon Haji
Friday, 12 Apr 2019 15:24 WIBIHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jendral (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terus berupaya meningkatkan pelayanan tehadap masyarakat yang membutuhkan paspor. Di antaranya adalah menyediakan pelayanan bergerak (mobile)...
Sidang Lanjutan Tuntutan HTI di PTUN
Thursday, 04 Jan 2018 23:22 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui kuasa hukumnya, menolak replik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terkait gugatan pencabutan status badan hukum ormas tersebut oleh pemerintah. "Tergugat...
Kader PPP Kembali Demo Gedung Kemenkumham
Monday, 28 Dec 2015 12:46 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah anggota Angkatan Muda Ka'bah (AMK) bersama Kader PPP melakukan unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (28/12). Dalam aksinya, anggota AMK bersama...
Kemenkumham: Masyarakat Ingin Dapatkan Kepastian Hukum
Monday, 01 Jun 2015 22:00 WIBREPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham), Senin (1/6), mencangkan Gerakan Ayo Kerja. Di Yogyakarta dicanangkan Sekretaris Jendral Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto.Dalam sambutan tertulis Menkumham, Yasonna...
Keputusan Menkumham Dinilai Demi Perkuat Partai Pendukung Pemerintah
Monday, 16 Mar 2015 12:42 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JEMBER - Pengamat politik Universitas Jember Agung Purwanto MSi mengatakan keputusan Menteri Hukum dan HAM mengesahkan Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono untuk memperkuat partai pendukung pemerintah."Keputusan itu...
Payment Gateway Bermanfaat se-Indonesia
Thursday, 12 Mar 2015 16:42 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Notaris Syafran Sofyan menilai, program pembayaran paspor dengan sistem online (Payment Gateway) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) dirasakan manfaatnya di seluruh Indonesia. Selama...
Jeffrie: Menkum HAM Harus Buat Prioritas Kerja
Thursday, 20 Nov 2014 14:15 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengungkapkan, beban dan tugas kementerian yang dipimpinnya sangat besar.Tugas Kemenkum HAM yang sangat besar itu, kata dia, seperti membangun...
Kejagung: Denny Diperiksa Soal Kewenangan Mengaudit
Friday, 03 Oct 2014 18:39 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung, Sardjono Turin mengatakan pemeriksaan terhadap Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana adalah sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut terkait...
Pemprov Aceh: Qanun Jinayat Belum Legal
Wednesday, 01 Oct 2014 17:44 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Aceh, Edrian mengatakan Qanun Jinayah yang sudah disahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh belum legal. Sebab, Qanun tersebut belum ditandatangani gubernur...
Kemenkum HAM: Belum Ada Kajian Isi Qanun Aceh
Tuesday, 30 Sep 2014 21:12 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan HAM akan membantu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal reaksi dari disahkannya Qanun oleh Pemerintah Provinsi Aceh. Pelaksana tugas pada Dirjen Perundang-Undangan Kemenkum HAM, Mualimin...
Denny: Pelapor Kasus Dugaan Gratifikasi Harus Dilindungi
Monday, 29 Sep 2014 20:20 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mengatakan pelapor dalam kasus dugaan pemberian gratifikasi dalam proses pengangkatan notaris dengan tersangka LSH dan NA harus diberikan perlindungan."Jadi...
Denny Bantah Terlibat Kasus Dugaan Gratifikasi di Kemenkum HAM
Monday, 29 Sep 2014 19:56 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana membantah terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi yang menjerat dua (mantan) pejabat Kemenkum HAM, tersangka Direktur perdata, LSH dan Kasubdit...
Kejagung Akan Periksa Denny, Jumat
Monday, 29 Sep 2014 19:49 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mendatangi gedung Pidsus Kejaksaan Agung pukul 13.40 WIB menggunakan mobil Nissan hitam dengan plat No RI 110. Dengan mengenakan...
Kemungkinan UU Pilkada Bisa Tak Berlaku, Denny: Tergantung Kajian
Monday, 29 Sep 2014 19:04 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan HAM diminta presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengkaji Pasal 20 ayat 2 UUD 1945 tentang pengesahan RUU harus disepakati bersama DPR dan Presiden....
Kemenkum HAM Klarifikasi Keterkaitan Denny Soal Gratifikasi
Monday, 29 Sep 2014 18:45 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tri Atmojo Sejati, Asisten Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mengatakan pemberitaan tentang Wamen Denny dan stafnya yang akan diperiksa karena terkait kasus gratifikasi perlu...
Kemenkum HAM-BNPT Kaji Cabut Kewarganegaraan Pengikut ISIS
Monday, 04 Aug 2014 20:53 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Amir Syamsuddin belum bisa mengomentari terkait rencana pencabutan kewarganegaraan bagi pengikut ISIS. Jika hal itu harus dilakukan maka...
Imigrasi 'Jemput Bola' di Daerah Wisata
Thursday, 16 Jan 2014 13:20 WIBREPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Pemerintah Pusat melalui Departemen Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengoperasikan dua Kantor Imigrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM Sultra Wahyudin di...
'Restrukturisasi di Ditjen Pemasyarakatan Suata Keharusan'
Sunday, 03 Nov 2013 10:56 WIBREPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Anggota Komisi III (Bidang Hukum) DPR RI Eva Kusuma Sundari berpendapat restrukturisasi organisasi di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum HAM suatu keharusan mengingat hingga Ahad persoalan over-kapasitas...
Polisi Sumbar Razia Siang Malam Demi Napi Kabur
Sunday, 21 Jul 2013 08:32 WIBREPUBLIKA.CO.ID, SIMPANG AMPEK, SUMBAR -- Jajaran Kepolisian Resor Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat terus melakukan razia siang dan malam di daerah perbatasan dengan Sumatera Utara terkait...
Jaga Lapas dan Rutan, Koordinasi Polri-Kemenkum HAM Ditingkatkan
Thursday, 18 Jul 2013 23:32 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepolisian masih terus memburu seluruh napi dan tahanan yang kabur dalam dua insiden pelarian berbeda di Medan, Sumatera Utara (Sumut) dan Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Mabes Polri...
Lapas Tanjung Gusta Belum Terima Kunjungan Keluarga Napi
Monday, 15 Jul 2013 22:00 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Tanjung Gusta Medan masih melakukan pemutakhiran data terkait narapidana yang menjadi warga binaan di lapas tersebut. Lapas Tanjung Gusta juga belum dapat...
Pemerintah Harus Tata Manajemen Lapas dan Rutan
Sunday, 14 Jul 2013 12:49 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Insiden kerusuhan dan pembakaran Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu, yang menyebabkan ratusan narapidana melarikan diri menjadi pandangan tersendiri sejumlah pengamat.Ketua Presidium Indonesian...
Pengamanan Jalan Lintas dan Pelabuhan Diperketat
Sunday, 14 Jul 2013 11:43 WIBREPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Pascakerusuhan dan kaburnya narapidana (napi) Lapas Kelas I Tanjung Gusta, Medan, Sumatra Utara, jajaran Kepolisian Resort (Polres) Lampung Selatan, memperketat pengamanan di jalan lintas Sumatra...
Pasca-Kerusuhan Lapas Medan, Napi Teroris yang Kabur Terus Diburu
Friday, 12 Jul 2013 16:29 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepolisian masih terus melakukan upaya pengamanan di wilayah Medan, Sumatera Utara (Sumut) menyusul kaburnya ratusan napi Kelas I dari Lapas, Tanjung Gusta pada Kamis (11/7) kemarin. Menurut...
Polda Riau Tingkatkan Pengamanan di Seluruh Lapas
Friday, 12 Jul 2013 15:50 WIBREPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Kepala Polda Riau Brigjen Pol Condro Kirono menginstruksikan seluruh jajarannya untuk meningkatkan patroli di lembaga pemasyarakatan sebagai antisipasi atas kerusuhan di Tanjung Gusta, Medan. "Untuk satuan wilayah...
PKS: Kerusuhan Napi di Lapas Medan Logis!
Friday, 12 Jul 2013 14:02 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Abu Bakar Alhabsy, menilai kaburnya ratusan napi dari Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan sebagai hal wajar. Sebab, para napi kabur karena...
SBY Instruksikan Polri Pulihkan Lapas Tanjung Gusta
Friday, 12 Jul 2013 13:56 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menginstruksikan jajaran Polri dan kementerian terkait untuk memulihkan kondisi Lapas Tanjung Gusta, Medan setelah insiden pada Kamis malam (11/7). Juru...
Nasir Djamil: Kemarahan Napi karena Kemenkum HAM Zalim
Friday, 12 Jul 2013 13:52 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil memperkirakan kasus kemarahan para napi di Lapas Tanjung Gusta Medan yang berujung ke pelarian diri akan dicontoh para napi di...
Aturan RFID Tinggal Diundangkan
Monday, 10 Jun 2013 06:44 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dasar hukum pemasangan sistem pemantauan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, radio frequency identification (RFID) tinggal diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Sebelum Juli atau waktu...
Kemenkumham Bentuk Tim Usut Rumah Mertua Gayus
Wednesday, 17 Apr 2013 14:38 WIBREPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Setelah memeroleh informasi tentang pembelian rumah keluarga kasus korupsi Gayus Tambunan di sekitar Lapas Sukamiskin, Kanwil Kemenkumham Jabar, I Wayan K Dusak, membentuk tim khusus. Menurut Wayan,...
'Clearing House' Ormas Asing Sangat Diperlukan
Sunday, 17 Mar 2013 08:14 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah bakal mengetatkan penerapan mekanisme clearing house dalam RUU Ormas. Hal itu diperlukan mengingat keberadaan ormas asing yang beroperasi di Indonesia tidak bisa dibiarkan bebas melakukan...
Yusril: Kemenkum HAM Wajib Patuhi Putusan MK Soal KUHAP
Tuesday, 12 Feb 2013 19:01 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan HAM wajib mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tertanggal 22 November 2012 mengenai Pasal 197 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana...
Kerja Sama Kemenkum HAM-BNN Kembali Dilakukan, Tak Ada Perubahan
Tuesday, 24 Apr 2012 07:28 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kerja sama antara Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pemberantasan narkoba di lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang sebelumnya sempat dibekukan, kembali...
Antasari Hanya Hadiri Akad dan Siraman Putrinya
Monday, 05 Mar 2012 15:22 WIBREPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG - Terpidana kasus pembunuhan Nasrudin, Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Antasari Azhar diizinkan untuk menghadiri akad putriinya yang akan dilangsungkan pada Kamis (8/3) dan Jumat (9/3). "Saya...
DPR Bela Antasari yang 'Dilarang' Kemenkum HAM Hadiri Pernikahan Anaknya
Friday, 02 Mar 2012 11:32 WIBREPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU - Kementerian Hukum dan HAM 'melarang' mantan Ketua KPK Antasari Azhar menghadiri pernikahan anak perempuan pertamanya. Atas tindakan tersebut, Komisi III DPR melakukan protes.Anggota Komisi III DPR...
Nah Lho, Kemenkum HAM Malah Sahkan SOKSI Pimpinan Rusli Zainal
Friday, 10 Feb 2012 11:43 WIBREPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU - Pemerintah melalui Kemenkum HAM hanya mengakui keberadaan Ormas Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) pimpinan Dr HM Rusli Zainal SE."Kami baru saja dapat hak cipta dari...
Dibilang Memble Soal HAM, Denny Indrayana Ucapkan Terima Kasih
Monday, 19 Dec 2011 09:02 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, Senin (19/12) pagi, mengkritik kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi (HAM) terkait dengan penegakan HAM di Indonesia. Menanggapi...
Nasrep Tarik Berkasnya di Kemenkum HAM
Friday, 23 Sep 2011 18:07 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai politik Nasional Republik (Nasrep) resmi menarik berkas pendaftarannya dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukham). Langkah ini dilakukan pada awal September ini. Ketua Umum Nasrep, Yus...
Kemenkum HAM Isyaratkan Hanya Tiga Parpol yang Lolos
Monday, 05 Sep 2011 13:32 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) RI tengah memverifikasi atau memeriksa berkas persyaratan 14 partai politik baru yang mendaftar ikut serta pada pemilu 2014 mendatang. Dari...
Usung Sri Mulyani Jadi Capres, Partai SRI Daftar ke Kemenkum HAM
Tuesday, 02 Aug 2011 19:16 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Guna memuluskan pencalonan Sri Mulyani Indrawati menjadi calon presiden pada Pemilu 2014 mendatang, Partai Serikat Rakyat Independen, akan mendaftar ke kantor Kementerian Hukum dan HAM, pada...
PKS Nilai Putusan MK Soal Verifikasi Parpol ke Kemenkum HAM Telat
Thursday, 14 Jul 2011 09:32 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan partai politik (parpol) untuk mendaftarkan diri atau verifikasi ulang ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukham) dinilai sebagai putusan yang terlambat....
Pantau Nazaruddin, Menkum HAM Kirim Dirjen Imigrasi ke Singapura
Thursday, 07 Jul 2011 15:53 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM mengirim Dirjen Imigrasi ke Singapura untuk mengecek langsung informasi keberadaan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Menteri Hukum dan HAM Patrialis...
Pantas Sulit Dilacak, Nazar Punya Tiga Paspor
Wednesday, 06 Jul 2011 14:36 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tak diketahuinya keberadaan M Nazaruddin disinyalir karena Nazar memiliki tiga paspor. "Dari info, ada tiga paspor tapi diketahui cuma satu. Kalau ada yang lain itu di...
Kemenkum HAM Siapkan Tim 20 Dalami Arab Saudi
Tuesday, 28 Jun 2011 23:21 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) akan memberangkatkan Tim 20 untuk mendalami berbagai kondisi di Arab Saudi yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), setelah sebelumnya membuat...
177 WNA Pelaku Cyber Crime Dititipkan di Kemenkum HAM
Friday, 10 Jun 2011 14:19 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sebanyak 177 orang Warga Negara China dan Taiwan yang ditangkap Polri karena dugaan sindikat penipuan di dunia maya (Cyber Crime), dikirimkan ke kantor Direktorat Imigrasi Kementerian...
Kemenkum HAM Bakal Segera Cabut Paspor Nunun
Thursday, 26 May 2011 15:18 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM secara resmi telah menerima surat pencabutan paspor tersangka kasus dugaan suap Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nunun Nurbaeti. Surat dari KPK itu...
Perda Ditolak, Kemenkumham Bentuk Pusat Hukum Terpadu di Daerah
Sunday, 22 May 2011 08:10 WIBREPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU - Menkumham, Patrialis Akbar, Sabtu (21/5), meresmikan law and human rights center (pusat hukum terpadu) di Kantor Wilayah (Kanwil) hukum dan HAM Sulawesi Barat. Pembentukan pusat hukum...
Nasional Demokrat Daftarkan Diri ke Kemenkumham Jadi Parpol
Monday, 25 Apr 2011 18:30 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Hukum dan HAM menerima pendaftaran tiga organisasi menjadi sebuah partai politik. Tiga buah partai baru yang telah mendaftarkan itu adalah Partai Nasional Republik, Partai Nasional...
Kalapas dan Kepala Imigrasi Wajib Jalani Tes Urin
Tuesday, 15 Mar 2011 14:57 WIBREPUBLIKA.CO.ID, DEPOK - Banyaknya petugas Lembaga Pemasyarakatan (lapas) yang memiliki kecenderungan menggunakan narkoba, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak segan-segan mengadakan tes urin. Hal ini disampaikan oleh...
BERITA TERKINI
-
Tuesday, 29 Sep 2020Gubernur Madinah Tinjau Proyek Transportasi Penting
-
Monday, 28 Sep 2020Kemenag Kalsel Tunggu Kebijakan Pusat Terkait Umroh
-
Monday, 28 Sep 2020
Perpuhi: Antrean Umroh Terus Meningkat
-
Monday, 28 Sep 2020Untuk Pertama Kalinya, Golf Wanita Boleh Digelar di Arab
-
Monday, 28 Sep 2020Menteri Saudi: Kami Punya Rencana Akurat Soal Umroh
-
Monday, 28 Sep 2020Banyak Lansia, Dirjen PHU Usulkan Pasang Lift di PLHUT
-
Monday, 28 Sep 2020Usia Dibatasi, Asphurindo tak Batalkan Keberangkatan Umroh
-
Monday, 28 Sep 2020Komnas Haji dan Umroh Sarankan Dua Opsi Keberangkatan Jamaah
-
Monday, 28 Sep 2020Dai Diminta Dakwah untuk Keharmonisan Keluarga
-
Monday, 28 Sep 2020Ini Perbedaan Ibadah Haji dan Umroh