Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatra. Presiden Prabowo mendorong agar sekolah-sekolah kedinasan dapat dikerahkan langsung ke lokasi bencana untuk memberikan bantuan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
Arahan ini disampaikan Tito usai memimpin pelepasan 1.138 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang bertolak menuju Kabupaten Aceh Tamiang. Acara pelepasan tersebut berlangsung di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Sabtu, 3 Januari 2026.
“Saya bertemu dan berdiskusi cukup lama dengan Bapak Presiden membahas situasi bencana. Salah satu yang beliau sampaikan, bagus juga kalau sekolah-sekolah kedinasan lainnya bisa turun langsung ke daerah bencana,” ujar Tito mengutip Presiden Prabowo.
Menurut Mendagri, Presiden menilai keterlibatan sekolah kedinasan merupakan langkah strategis. Para taruna dan praja memiliki spesialisasi keilmuan yang dapat langsung diaplikasikan di lapangan, tidak hanya untuk mempercepat pemulihan tetapi juga sebagai pengalaman belajar yang berharga.
“Misalnya sekolah kedinasan perhubungan bisa melihat langsung dampak bencana terhadap bandara atau pelabuhan. Sekolah kedinasan KKP bisa membantu di wilayah pesisir dan nelayan terdampak,” jelas Tito.
Gagasan ini muncul ketika Tito memaparkan rencana pengiriman Praja IPDN ke Aceh Tamiang. Para praja IPDN tidak hanya akan terlibat dalam kerja bakti, tetapi juga membantu memulihkan sistem pemerintahan dan layanan publik di daerah yang terdampak bencana.
“Saya sampaikan ini win-win solution. Praja IPDN membantu membersihkan, membangkitkan pemerintahan, sekaligus ini menjadi bagian dari kurikulum dan penilaian mereka,” ucap Tito.
Presiden Prabowo, lanjut Tito, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif pengiriman praja IPDN tersebut. Bahkan, Presiden membuka kemungkinan perpanjangan masa penugasan jika kebutuhan di lapangan masih mendesak.
“Beliau tanya berapa lama? Saya jawab sebulan. Presiden bilang, kalau perlu diperpanjang, perpanjang,” tutur Tito menirukan arahan Presiden.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan urgensi percepatan pemulihan infrastruktur dasar di wilayah terdampak bencana. Fokus utama meliputi perbaikan jembatan, jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga penyediaan tempat pengungsian.
