#uu-ciptaker

Menkumham: Revisi UU Ciptaker tak Perlu Masuk Prolegnas

Monday, 06 Dec 2021 15:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) tidak perlu dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas...

Erick: Dampak Putusan MK Bagi BUMN Sangat Minim

Friday, 03 Dec 2021 02:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagi BUMN...

Fraksi DPR Ingin Revisi UU Ciptaker Fokus di Putusan MK

Friday, 03 Dec 2021 00:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mayoritas fraksi di DPR menginginkan agar perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) cukup hanya yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Anggota...

Baleg PKS: Problem UU Ciptaker Bukan Hanya Masalah Prosedur

Thursday, 02 Dec 2021 13:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa Amaliah, menilai persoalan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bukan hanya...

Dikebut, Perbaikan UU Ciptaker Ditargetkan Selesai Awal 2022

Wednesday, 01 Dec 2021 17:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah menargetkan revisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja selesai awal tahun depan. Seperti diketahui, sebelumnya Mahkamah...

KAMI: Putusan MK Harus Jadi Dasar Bebaskan Jumhur Cs

Wednesday, 01 Dec 2021 08:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mengeluarkan pernyataan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang...

Baleg Tunggu Pimpinan DPR Terkait Perbaikan UU Ciptaker

Tuesday, 30 Nov 2021 17:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengaku belum bisa memberikan tanggapan resmi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Wakil...

Puan: DPR Segera Tindak Lanjuti Putusan MK Soal UU Ciptaker

Tuesday, 30 Nov 2021 15:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait revisi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan UU Cipta Kerja...

Respon Menko Perekonomian Atas Vonis MK tentang UU Ciptaker

Monday, 29 Nov 2021 21:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujuan formil UU Cipta Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (29/11/2021). Airlangga...

Jokowi: Materi dan Substansi UU Ciptaker Masih Berlaku

Monday, 29 Nov 2021 18:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo akan segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal perbaikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Ia menyatakan akan segera memerintahkan jajarannya...

Pengamat: Ciptaker Sudah Beri Kesempatan Masukan Masyarakat

Monday, 29 Nov 2021 16:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai DPR sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam proses pembuatan UU Cipta Kerja. Adi melihat...

Pemerintah Pastikan Perbaiki UU Cipta Kerja

Monday, 29 Nov 2021 15:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, AntaraPemerintah menyatakan keseriusannya memperbaiki Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menyampaikan surat kepada Pimpinan Dewan Perwakilan...

MK Dinilai Inkonsistensi Beri Putusan Terhadap UU Ciptaker

Monday, 29 Nov 2021 14:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator tim kuasa hukum pemohon uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Viktor Santoso Tandiasa menghargai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait regulasi tersebut....

Jokowi: UU Cipta Kerja Masih Tetap Berlaku

Monday, 29 Nov 2021 12:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia...

Baleg: Perbaikan UU Ciptaker Hal yang Biasa

Sunday, 28 Nov 2021 13:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Baleg DPR-RI, Firman Soebagyo meminta agar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang (UU) Ciptaker tak perlu diperdebatkan panjang lebar. Menurutnya, perbaikan terhadap UU hasil putusan...

Pernyataan KAMI Tanggapi Putusan MK di UU Ciptaker

Sunday, 28 Nov 2021 07:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut Presidium KAMI Prof Din Syamsuddin,...

Pakar Tuding Pemerintah DPR Salah Tafsir Soal UU Cipta Kerja

Sunday, 28 Nov 2021 06:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, meminta Pemerintah dan DPR serius melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Cipta Kerja. UU...

Formappi: Perbaikan UU Cipta Kerja Harus Masuk Prolegnas

Saturday, 27 Nov 2021 12:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus segera...

Jumhur-Syahganda, Tuntut Presiden Rehabilitasi Nama Baiknya

Saturday, 27 Nov 2021 04:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan terpidana kasus politik, DR Syahganda Nainggolan, mengatakan pihaknya menuntut kepada Presiden untuk melakukan rehabilitasi nama baiknya. Hal ini terkait terkait keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU...

Pakar: Kawal Kepatuhan Pemerintah Jalani Putusan UU Ciptaker

Saturday, 27 Nov 2021 00:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengajak masyarakat mengawal kepatuhan Pemerintah dan DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Cipta Kerja. MK memutus UU Cipta...

KSPI Nilai Airlangga Sebar Propaganda Pascaputusan MK

Friday, 26 Nov 2021 20:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam keras pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta...

Pemerintah Perbaiki UU Ciptaker, KSPI Minta SK UMP Dicabut

Friday, 26 Nov 2021 19:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan bahwa pemerintah akan menghormati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan UU Ciptaker. MK menyatakan UU Ciptaker...

Dua Saran Yusril untuk Pemerintah Seusai Putusan MK

Friday, 26 Nov 2021 18:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Hukum dan HAM yang juga pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengalami pekerjaan berat usai...

Ahli Hukum Tata Negara Nilai Putusan MK Membingungkan

Friday, 26 Nov 2021 18:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 terkesan...

Dua LSM Lingkungan Respons UU Ciptaker, 'Batalkan Saja'

Friday, 26 Nov 2021 18:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang lingkungan yaitu Greenpeace Indonesia dan Walhi angkat bicara mengenai Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan menolak sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 11...

Putusan Kompromi Jalan Tengah MK di UU Cipta Kerja

Friday, 26 Nov 2021 17:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizky Suryarandika, Flori Sidebang, Nawir Arsyad Akbar, Dessy Suciati Saputri

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (25/11), telah membacakan putusan hasil uji formil dan materiil Undang-Undang Cipta Kerja dengan...

DPR-Pemerintah Bahas UU Cipta Kerja pada 6 Desember

Friday, 26 Nov 2021 16:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengatakan, pihaknya bersama pemerintah berencana menggelar rapat kerja (raker) pada 6 Desember mendatang. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut...

Pemerintah & DPR Dinilai Salah Tafsir Soal Nasib UU Ciptaker

Friday, 26 Nov 2021 16:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, meminta Pemerintah dan DPR serius melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Cipta Kerja. MK...

Yusril: tak Kaget MK Putuskan UU Ciptaker Inkonstitusional

Friday, 26 Nov 2021 15:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mantan Menteri Hukum dan HAM,...

Putusan MK di UU Ciptaker, Yusril Nilai Pemerintah Beruntung

Friday, 26 Nov 2021 15:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan menteri hukum dan HAM yang juga pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera memperbaiki Undang-Undang (UU)...

Yusril: Tak Heran MK Nyatakan UU Ciptaker Inskonstitusional

Friday, 26 Nov 2021 15:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Hukum dan HAM yang juga pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo akan mengalami pekerjaan berat usai adanya...

Ringkasan Putusan: UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat

Friday, 26 Nov 2021 14:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Flori Sidebang, Antara Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan hasil uji formil dan materiil Undang-Undang Cipta Kerja dengan nomor 91/PUU-XVIII/2020, Kamis (25/11). Dalam amar putusan, MK menyatakan UU...

YLBHI: Hentikan Penerapan UU Cipta Kerja

Friday, 26 Nov 2021 10:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta pemerintah menghentikan penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini menyusul Mahkamah Konstitusi (MK) yang...

Baleg: Perbaikan UU Cipta Kerja tak Perlu Masuk Prolegnas

Friday, 26 Nov 2021 10:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun perbaikannya, disebutnya tak...

UU Ciptaker, Akademisi: Pembuatan UU Sering Tabrak Prosedur

Friday, 26 Nov 2021 09:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional secara bersyarat. MK menyatakan, pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945...

UU Cipta Kerja Segera Diperbaiki

Friday, 26 Nov 2021 07:15 WIB

JAKARTA—Pemerintah dan DPR akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusannya, MK menyatakan UU Cipta...

Mantan Anggota Panja Sebut Ada Tekanan Saat Buat UU Ciptaker

Friday, 26 Nov 2021 06:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Mulyanto, menilai wajar jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan UU Cipta Kerja (Ciptaker) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Mantan anggota...

YLBHI: Pemerintah tidak Bisa Berlakukan UU Cipta Kerja

Friday, 26 Nov 2021 00:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama 17 LBH menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) bertentangan dengan UUD 1945 berarti...

UU Ciptaker Inkonstitusional, Baleg DPR Kecewa

Thursday, 25 Nov 2021 20:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Firman Soebagyo heran dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. MK memutuskan, UU Cipta...

Aksi Buruh Tolak UU Ciptaker di Depan Gedung Sate

Thursday, 25 Nov 2021 16:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sejumlah buruh dari berbagai serikat buruh berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (25/11). Dalam unjuk rasa tersebut, mereka mendesak pemerintah untuk mencabut...

Sidang Putusan MK tentang Uji Materi Omnibus Law

Thursday, 25 Nov 2021 16:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin sidang putusan uji Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945, di...

MK Tolak Sebagian Gugatan UU Cipta Kerja

Thursday, 25 Nov 2021 16:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang diajukan oleh sejumlah kalangan buruh. Putusan itu dibacakan...

Baleg Segera Koordinasi ke Pemerintah Soal UU Cipta Kerja

Thursday, 25 Nov 2021 15:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menunggu terlebih dahulu putusan lengkap dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. MK memutus, UU...

DPR Segera Kaji Pasal UU Cipta Kerja yang Bermasalah

Thursday, 25 Nov 2021 15:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang...

Ini Pertimbangan MK Soal UU Cipta Kerja

Thursday, 25 Nov 2021 14:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, obesitas regulasi dan tumpang-tindih antar-UU tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku untuk menyusun undang-undang....

MK: UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945

Thursday, 25 Nov 2021 14:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU Cipta Kerja...

Omnibus Law Sebagai Senjata Golongan Super Rich

Monday, 08 Nov 2021 15:31 WIB

Gambar: Poster diskusi satu tahun Omnibuslaw IP UMY Tepatnya 1 tahun yang lalu, Indonesia mengalami satu patahan sejarah politik dan demokrasi yang sangat penting untuk dicatat sebagai penanda bahwa demokrasi...

Lawan Gurita Oligarki: Atasi Virus dan Wujudkan Keadilan Ekologi

Tuesday, 02 Nov 2021 13:46 WIB

Gambar: Peserta Konsolnas KHM setelah menyampaikan pernyataan sikap Dua tahun rakyat Indonesia berjibaku mencari selamat dari wabah Covid-19 diperparah dengan gerak oligarkis negara yang memaksakan ragam kebijakan dalam Undang-Undang yang...

Partai Buruh Siapkan Diri untuk Pemilu 2024

Tuesday, 05 Oct 2021 14:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Buruh resmi lahir kembali setelah menunjuk Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal sebagai presiden partai. Setelah Kongres ke-4 hari ini, mereka akan segera menggelar...

Partai Buruh Dilahirkan Kembali karena UU Cipta Kerja

Tuesday, 05 Oct 2021 13:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, pihaknya akan menyuarakan aspirasi seluruh elemen buruh di Indonesia yang dinilainya makin sulit mendapatkan haknya. Terutama, pasca-disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun...